Soal Inpres Nomor 1 Tahun 2022, Pengamat Kebijakan Publik Sultra : Dikaji Dulu, Korelasinya di Mana?

- 22 Februari 2022, 12:30 WIB
Pengamat Kebijakan Publik Sultra, Fatahillah.
Pengamat Kebijakan Publik Sultra, Fatahillah. /Kendarikita.com/

Baca Juga: CEO PRMN dan Promedia Paparkan Peluang Kerja Sama, Bupati Banyuwangi Sambut Baik

Baca Juga: Dukung Percepatan Vaksinasi, Polres Metro Jakarta Barat Hadirkan Gerai di Sentra Kuliner Hanura Raya

Lebih lanjut, pria kelahiran Muna ini mengungkapkan, bahwa akses pelayanan publik saat ini sudah cukup runyam dengan segala prasyaratnya, tak hanya di bidang kesehatan, rekam jejak pelayanan publik saat ini masih jauh panggang dari api.

Sehingga, Fatahillah mengimbau agar pemerintah membenahi dulu segala pelayanan publik yang kerap menuai kritik.

"Negara harus menjelaskan ini. Jelaskan korelasinya kepesertaan BPJS dengan akses pelayanan publik, jangan tiba-tiba bikin aturan yang bikin bingung masyarakatnya. Bagus kalau judulnya untuk perlindungan kesehatan, lain soal kalau pemerintah ada kepentingan," tegasnya, mengakhiri percakapan via seluler bersama wartawan Kendarikita.com.

Halaman:

Editor: Mirkas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x