Network
KENDARI KITA - Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tengah menjadi perbincangan hangat publik.
Pasalnya, Inpres tersebut berisi syarat menyertakan lampiran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) dalam setiap urusan pelayanan publik, mulai dari pengurusan SIM, STNK, SKCK, jual beli tanah hingga haji dan umrah.
Pengamat Kebijakan Publik Sultra, Fatahillah, angkat bicara terkait terbitnya Inpres tersebut.
Baca Juga: Pelaku UMKM di Kota Kendari Terima Bantuan Usaha dari Pemkot
Baca Juga: Mantan Pangdam XIV Hasanuddin Bantu Pembangunan Gedung Baru PAUD di Konawe Selatan
Menurut Fatahillah, kebijakan tersebut jangan serta merta diberlakukan tanpa adanya kajian terlebih dahulu.
Advokat kawakan asal Sultra ini menjelaskan, bahwa setiap kebijakan perlu dikaji dulu korelasinya dimana. Urusan kelengkapan dokumen warga di beberapa instansi, dengan syarat kepesertaan BPJS perlu dipertanyakan.
" Bicara soal data penduduk kan ada lampiran KTP, NPWP. Benar kalau tujuannya untuk perlindungan kesehatan bangsa, tapi bagaimana dengan implementasinya nanti, ini yang harus dipertanyakan, jangan sampai belakangan disusupi hal lainnya yang lagi-lagi merugikan warga. Harusnya pemerintah melihat dulu faktor risikonya," ujar Fatahillah, saat dihubungi via seluler, Senin 21 Februari 2022.
Baca Juga: CEO PRMN dan Promedia Paparkan Peluang Kerja Sama, Bupati Banyuwangi Sambut Baik
Baca Juga: Dukung Percepatan Vaksinasi, Polres Metro Jakarta Barat Hadirkan Gerai di Sentra Kuliner Hanura Raya
Lebih lanjut, pria kelahiran Muna ini mengungkapkan, bahwa akses pelayanan publik saat ini sudah cukup runyam dengan segala prasyaratnya, tak hanya di bidang kesehatan, rekam jejak pelayanan publik saat ini masih jauh panggang dari api.
Sehingga, Fatahillah mengimbau agar pemerintah membenahi dulu segala pelayanan publik yang kerap menuai kritik.
"Negara harus menjelaskan ini. Jelaskan korelasinya kepesertaan BPJS dengan akses pelayanan publik, jangan tiba-tiba bikin aturan yang bikin bingung masyarakatnya. Bagus kalau judulnya untuk perlindungan kesehatan, lain soal kalau pemerintah ada kepentingan," tegasnya, mengakhiri percakapan via seluler bersama wartawan Kendarikita.com.
