Network
Juwita menilai, skema penyaluran BBM bersubsidi harus dikaji ulang, baik itu dari jalur distribusi maupun jalur pengawasan.
Baca Juga: Daihatsu Investasi Pabrik Baru Senilai Rp 2,9 Triliun di Indonesia
Tujuannya kata dia, agar masyarakat yang betul-betul berhak menerima, memiliki akses subsidi secara mudah dan diharapkan nantinya penyaluran LPG 3 kg betul-betul bisa tepat sasaran.
"Utamanya terkait wacana untuk penghapusan penjual pengecer LPG 3 kg, Saya minta kepada pihak Pertamina agar wacana itu dirubahlah kalau bisa dihilangkan saja karena kalau kita misalnya mau melihat distribusi subsidi ini bener-benar tepat sasaran justru penjual-penjual, pengecer itu yang harus kita support karena mereka lah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan level masyarakat yang memang berhak menerima subsidi 3 kg ini," ujarnya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan saat ini pihaknya bersama Pertamina dan Patra Niaga mendorong sistem digitalisasi penggunaan aplikasi MyPertamina yang bertujuan memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
"Proses digitalisasi diawali di 11 Kabupaten/Kota dan bulan Maret nanti sudah mencapai 510 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan harapan subsidi, dan konsumen nantinya terdata secara baik, guna meminimalisasi penyalahgunaan subsidi," ujarnya.***
