Network
KENDARI KITA-Pemerintah didesak mempercepat revisi Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) sebagai payung hukum untuk pengendalian BBM bersubsidi ke depan.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno, keakurasian data terpadu sebagai format pemberian subsidi menjadi hal yang perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya dualisme harga BBM subsidi agar lebih tepat sasaran.
Eddy menegaskan bahwa Perpres itu menjadi dasar hukum pendistribusian BBM yang tepat sasaran.
"Data saat ini yang Kita gunakan adalah Data Terpadu Kemensos, itu pun masih dalam proses untuk kita tingkatkan lagi keakurasiannya. Maka diperlukan satu bentuk dan format pemberian subsidi yang yang lebih tepat sasaran untuk mencegah terjadinya dualisme harga yang kemudian bisa berujung pada penggunaan subsidi yang digunakan oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak untuk menerima jadi subsidi itu tidak mubazir," kata Eddy.
Baca Juga: Harga Emas Antam 10 Februari Turun Lagi, Berbanderol Rp 1.026.000 per Gram
Eddy mengusulkan pola pendistribusian produk BBM subsidi disesuaikan dengan akurasi data penerima subsidi.
"Sebaiknya subsidi diberikan langsung kepada para penggunanya atau masyarakatnya jadi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi diberikan subsidinya itu dalam bentuk tunai ke rekening masing-masing dan harga LPG di pasaran itu satu harga, sehingga tepat sasaran. Ini salah satu usulan yang Kami berikan tapi memang membutuhkan keakurasian data," ungkapnya.
Baca Juga: Disney Bakal Rilis Sequel Animasi Toy Story 5, Frozen 3, hingga Zootopia
Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita Sari.
Juwita menilai, skema penyaluran BBM bersubsidi harus dikaji ulang, baik itu dari jalur distribusi maupun jalur pengawasan.
Baca Juga: Daihatsu Investasi Pabrik Baru Senilai Rp 2,9 Triliun di Indonesia
Tujuannya kata dia, agar masyarakat yang betul-betul berhak menerima, memiliki akses subsidi secara mudah dan diharapkan nantinya penyaluran LPG 3 kg betul-betul bisa tepat sasaran.
"Utamanya terkait wacana untuk penghapusan penjual pengecer LPG 3 kg, Saya minta kepada pihak Pertamina agar wacana itu dirubahlah kalau bisa dihilangkan saja karena kalau kita misalnya mau melihat distribusi subsidi ini bener-benar tepat sasaran justru penjual-penjual, pengecer itu yang harus kita support karena mereka lah yang sebenarnya bersentuhan langsung dengan level masyarakat yang memang berhak menerima subsidi 3 kg ini," ujarnya.
Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim mengatakan saat ini pihaknya bersama Pertamina dan Patra Niaga mendorong sistem digitalisasi penggunaan aplikasi MyPertamina yang bertujuan memastikan proses penyaluran BBM subsidi benar-benar tepat sasaran.
"Proses digitalisasi diawali di 11 Kabupaten/Kota dan bulan Maret nanti sudah mencapai 510 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dengan harapan subsidi, dan konsumen nantinya terdata secara baik, guna meminimalisasi penyalahgunaan subsidi," ujarnya.***
