Network
KENDARI KITA - Pelatihan Desa se-Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe yang dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Mei di hotel Claro Kendari menuai sorotan dari sejumlah pihak.
Pasalnya, dalam pelaksanaan pelatihan tersebut yang dikelola oleh pendamping desa (PD) membebankan anggaran sebesar Rp17 juta setiap desa, yang penganggarannya bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Salah seorang masyarakat Kecamatan Puriala, Erik Santo mengatakan, anggaran DD senilai Rp17 juta per desa yang digelontorkan pada kegiatan pelatihan merupakan alokasi anggaran yang cukup fantastis.
"Alokasi Anggaran Dana Desa senilai Rp17 juta per desa itu cukup fantastis dan hanya digelontorkan untuk keperluan pelatihan," ujar Erik, Jumat 20 Mei 2022.
Mahasiswa IAIN itu mengungkapkan, jika hanya untuk keperluan pelatihan, semestinya tidak harus menggunakan anggaran sebanyak itu. Sehingga terkesan hanya membuang-buang anggaran.
"Yah kan tidak perlu sebanyak itu anggarannya, berapa sih kalo hanya untuk pelatihan. Ini terkesan hanya buang-buang anggaran saja," ungkapnya.
Mantan Ketua Dema IAIN itu menduga adanya aroma Korupsi Kolusi dan Nepostisme (KKN) dalam kegiatan pelatihan tersebut. Pasalnya, ada ketidaksesuaian antara RAB dan teknis pelaksanaan kegiatan yang banyak dilakukan pemangkasan.
"Justru dari kegiatan ini kami mencium aroma KKN di sana, karena sesuai teknis kegiatan tidak begitu sinkron antara RAB dan alokasinya," ucapnya.
Menurut Erik, mestinya pendamping desa itu ada untuk membantu pengelolaan DD yang rapih dan tepat sasaran, khususnya dalam upaya memfasilitasi kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana amanat UU nomor 6 Tahun 2014.
