KENDARI KITA-Inspektur wilayah (Irwil) II Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Lilik Sujandi, mengungkapkan dukungannya terhadap komitmen Kemenkumham Sultra membangun Zona Integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Dukungan tersebut disampaikan Lilik dalam sesi pertemuan luring dan daring bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Silvester Sili Laba, dan jajarannya, Selasa, 10 Januari 2023.
Baca Juga: Sowan ke DPP Nasdem di Jakarta, KSK Digadang-gadang Jadi 'The Next Gubernur Sultra'
Menurut Lilik, Kemenkumham Sultra merupakan salah satu Kantor wilayah (kanwil) yang memiliki resiko paling kecil dibanding kanwil lain.
Hal tersebut menunjukan bahwa manajemen resiko di Kanwil Kemenkumham Sultra berjalan dengan baik.
Baca Juga: Dua Remaja di Sulsel Terlibat Pembunuhan Berencana, Polisi: Pengaruh Sosial Media
Lilik Sujandi menegaskan bahwa komitmen Kemenkumham Sultra searah dengan visi misi Kemenkumham RI membangun Zona Integritas (ZI), menuju WBK dan WBBM.
"Leader Power luar biasa menjadi bukti dari capaian ini (minimnya pengaduan). Saya juga ingin memberikan penghargaan kepada Kakanwil Kemenkumham Sultra yang membuktikan leader power tersebut dengan peraihan predikat WBK," kata Lilik Sujandi.
Irwil II Lilik Sujandi berharap optimalisasi pemetaan eesiko dapat terus dikembangkan dan menjadi titik pijak Kanwil Kemenkumhan Sultra sebagai contoh UPT dalam pembangunan ZI menuju WBK.
Baca Juga: Kata Pakar Soal Dampak Krisis Iklim Terhadap Populasi Imigran dan Pengungsi di Negara Berkembang
Lilik juga mengingatkan kepada seluruh pimpinan untuk menjaga komitmen bersama jajarannya, serta mampu memetakan pengendalian lingkungan yang menjadi penunjang keberhasilan dalam pembangunan ZI.
Lilik Sujandi juga menegaskan bahwa para Kepala Satuan Kerja harus melaksanakan pembangunan ZI ini dengan sepenuh hati dan juga terlibat langsung dalam setiap prosesnya. Sehingga dapat merasakan langsung progress dari setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan ZI.
Baca Juga: Kuasa Hukum Eks Dansat Brimob Polda Sultra Ungkap Fakta Dibalik Gugatan PT ANA
"Para Pimti masing-masing harus mampu memahami titik pijak dari permasalahan, menentukan tematik pekerjaan yang menyelesaikan masalah untuk melakukan perubahan," ujarnya.
Dalam sesi pertemuan ini, Irwil II Lilik Sujandi menjelaskan mandatori Presiden terkait Reformasi Birokrasi Tematik, yaitu Reformasi Birokrasi Pengentasan Kemiskinan, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi, Reformasi Birokrasi Digitalisasi Adminitrasi Pemerintahan, Reformasi Birokrasi Percepatan Prioritas Aktual Presiden.