KENDARI KITA-Legislator senayan, Anis Byarwati menilai pengentasan kemiskinan di Indonesia masih rapuh.
Program-program yang direalisasikan pun belum efektif dan tepat sassran.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Bank Dunia merilis laporan bertajuk 'Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security'.
Di sana dilaporkan bawa terjadi penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia dari 19 persen di tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada 2022.
Anggota Komisi XI DPR RI ini mengapresiasi pencapaian tersebut sekaligus memberikan sejumlah catatan penting bagi pemerintah, terutama soal angka kemiskinan ekstrim yang ironisnya terus bertambah.
"Kita mengapresiasi pencapaian pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Tetapi perlu kita catat bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia masih menggunakan asumsi Purchasing Power Parity (PPP) sebesar USD1,9 per kapita per hari, sedangkan saat ini World Bank sudah menggunakan asumsi PPP sebesar USD2,15 per kapita per hari, jika menggunakan asumsi terbaru tentu angka kemiskinan ekstrem kita bertambah," kata Anis, melansir laman dpr.go.id, Jumat, 19 Mei 2023.
Baca Juga: Benahi Jalan Rusak, Pemkot Kendari Alokasikan Anggaran Hingga Rp15 Miliar
Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini berharap pemerintah lebih responsif dan menyiapkan program pengentasan kemiskinan ekstrem dengan fokus dan tepat sasaran.
Ia mengatakan fokusnya tetap mencakup rumah tangga yang secara ekonomi tidak aman dan rentan jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Bank Dunia sendiri telah menaikkan ketentuan batas untuk kelas penghasilan menengah ke bawah (lower middle-income class) dari 3,20 dollar AS menjadi 3,65 doar AS per orang per hari.
Baca Juga: Agensi Tanggapi Rumor Kencan V BTS dan Jennie BLACKPINK
"Sekiranya batas kelas penghasilan menengah bawah dinaikkan seperti saran Bank Dunia dari USD3,2 menjadi USD3,65 per kapita per hari, maka akan terlihat penduduk sangat rentan secara ekonomi, apabila terjadi guncangan seperti pandemi atau kondisi ekonomi lainnya, mereka dengan cepat jatuh dibawah garis kemiskinan," ujarnya.
Politisi PKS ini juga mengingatkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 telah ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7 persen hingga 6,5 persen, atau 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk pada akhir tahun 2024.
Melihat pencapaian yang ada, Anis menilai bahwa program pengentasan kemiskinan Pemerintah selama ini masih belum efektif dan belum tepat sasaran.
Baca Juga: Desta Gugat Cerai Natasha, Kuasa Hukum: Sudah Setahun Ini Keduanya Tak Serumah
"Per September 2022, BPS mencatat jumlah penduduk miskin mencapai sebesar 26,36 juta atau 9,57 persen, artinya masih jauh dari target 7 persen.
Bahkan angka kemiskinan di 14 Provinsi masih berada di atas rata-rata nasional.
"Saya mengingatkan, di lapangan program-program pengentasan kemiskinan banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan data yg digunakan banyak yang kurang tepat sasaran. Sementara disisi lain kita ketahui bahwa target Pemerintah sangat ambisius," pungkasnya.***