Network
/photo/2022/09/09/1792025583.jpg)
KENDARI KITA - Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Hendrawan Sumus Gia sikapi fenomena kenaikan harga beras yang terus terjadi hingga hari ini.
Hendrawan Sumus Gia menduga ada mafia beras yang melibatkan oknum-oknum di lintas stakeholder, sehingga harga beras terus mengalami kenaikan.
Olehnya itu, Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Distribusi Kadin Sultra mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Sultra segera turun lapangan mengungkap dugaan adanya mafia beras.
"Saya meminta pihak Polda Sultra agar segera turun lapangan, saya menduga ada mafia beras yang melibatkan stakeholder yang menyebabkan terjadinya fenomena kenaikan harga beras di pasaran," ujar Hendrawan Sumus Gia kepada kendarikita.com, Minggu 17 Maret 2024.
Menurut dia, meskipun fenomena kenaikan harga beras ini terjadi secara nasional, namun khusus di Sultra seharusnya tidak terjadi, karena merupakan daerah pertanian dan penghasil beras.
Sehingga, dirinya menduga telah terjadi permainan dalam alur distribusi beras, khususnya di Bulog dan para pengusaha besar.
Baca Juga: Sudirman Fokus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat di DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara
Sebab, Bulog yang seharusnya berperan untuk memastikan ketersediaan stok dan stabilisasi harga beras justru tak mampu menunjukkan perannya. Padahal, pihak Bulog Divre Sultra selalu mengaku ketersedian stok aman.
'Ini kan aneh, Bulog Divre Sultra selalu menyampaikan bahwa pasokan atau stok beras aman, namun di pasaran harga beras malah menggila dan meresahkan masyarakat. Makanya tadi saya bilang, soal dugaan adanya mafia beras yang melibatkan stakeholder," ungkapnya.
Lebih lanjut, Hendrawan Sumus Gia mengaku sudah mendatangi Bulog untuk meminta penjelasan terkait kenaikan harga beras.
Baca Juga: Siap Maju Pilkada Konawe, Ady Warsyah Toara Komitmen Majukan Desa dan Pariwisata
Dari pertemuan tersebut, kata pria yang populer dengan sapaan Hendrawan itu, pihak Bulog merinci bahwa sebanyak 5700 ton beras didistribusikan setiap bulan, yang terdiri dari 2194 ke penerima manfaat (masyarakat miskin penerima bantuan sosial), dan 3500 ton yang didistribusikan ke pasaran.
Ditambahkannya, khusus yang didistribusikan ke pasaran, pihak Bulog mengaku menjual langsung kepada pedagang eceran di pasar. Anehnya, saat dilakukan kroscek disejumlah pasar di Kota Kendari, justru beras yang didistribusikan Bulog tidak kelihatan.
"Kalau berdasarkan informasi valid yang saya terima, beras tersebut dijual kepada pengusaha besar dengan harga umum. Nah, di sinilah bisa kita simpulkan adanya dugaan mafia beras," tambahnya.
Baca Juga: Berikut Ini Link Cek dan Download Jadwal Imsakiyah di Kota Kendari Sepanjang Ramadhan 1445 Hijriah
Menurut dia, mafia beras yang dimaksud adalah sekelompok orang mulai dari Bulog hingga ke pengusaha besar, yang melakukan kongkalikong sehingga harga beras terus naik.
Bahkan, Hendrawan juga menduga mafia beras tersebut diketahui oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, khususnya di Dinas Perdagangan.
Meski Pemprov Sultra melakukan pasar murah, namun hal itu tak berefek untuk mengantisipasi kenaikan harga beras.
Baca Juga: Korban Penipuan dan Penggelapan BBM di Kolaka Minta Polda Sultra Tindak Pelaku Secepatnya
"Pemprov tidak paham untuk mengatasi situasi ini, atau pura-pura tidak paham, jangan sampai mereka juga bagian dari kongkalikong para mafia beras," tegas Hendrawan.***
