Dinilai Tak Mampu Bekerja, KNPI Desak Mendagri Copot Pj Gubernur Sultra

KENDARI KITA - Aksi demonstrasi P3K Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) berakhir ricuh. Sejumlah demonstran dipukuli personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Peristiwa tersebut dikecam sejumlah pihak. Salah satunya datang dari Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sultra, Hendrawan Sumus Gia.

Kepada kendarikita.com, Hendrawan Sumus Gia mendesak Mendagri agar segera melakukan evaluasi terhadap Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto berupa pencopotan.

Baca Juga: Sahabat Muda GAMA Terbentuk, Ketua Pospera Sultra : Amunisi Baru untuk Memenangkan Ganjar-Mahfud

Menurut dia, desakan pencopotan terhadap Pj Gubernur Sultra merupakan bentuk evaluasi atas kegagalan Anda Budhi Revianto dalam menahkodai bumi anoa.

Pasalnya, kata Hendrawan Sumus Gia, Pj Gubernur Sultra tak mampu menyelesaikan sejumlah persoalan yang terjadi di Sulawesi Tenggara.

Ia menyebutkan, bahwa selama diamanahkan sebagai Pj Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto tak mampu menunjukkan langkah kongkrit dalam menghadapi dan menangani persoalan yang terjadi.

Baca Juga: Gaungkan Milenial Melek Politik, Sahabat Muda GAMA Sulawesi Tenggara Gelar Bincang Politik

Diantaranya, polemik P3K Rumah Sakit Jantung Oputa Yi Koo yang saat ini berujung aksi premanisme dari oknum Satpol PP. Selanjutnya, ada juga sejumlah persoalan di BPD alias Bank Sultra seperti penggelapan dana pensiun karyawan.

"Mendagri harus segera mencopot Pj Gubernur Sultra, karena tak bisa bekerja dengan baik. Kalau tidak, Pak Andap Budhi Revianto silahkan mundur saja sebelum dicopot," desak Hendrawan Sumus Gia, Senin 8 Januari 2023.

Selama ini, kata Hendrawan, Pj Gubernur Sultra tak bisa bekerja dengan baik karena hanya sibuk dengan pencitraan di media.

Baca Juga: Inspektorat Provinsi Sultra Berpolemik, Perjalanan Dinas Belum Dibayarkan Hingga Dugaan SPPD Fiktif

Lebih lanjut, Ia juga mendesak Kapolda Sultra agar segera menangkap Kasat Pol PP Provinsi Sultra, atas peristiwa pemukulan dan perusakan atribut demonstrasi (sound system).

"Kasat Pol PP juga harus bertanggungjawab atas aksi premanisme personilnya. Sangat disayangkan, massa aksi dipukuli dan atribut mereka dirusak juga. Untuk itu, saya berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap Kasat Pol PP," tegasnya.***