KENDARI KITA-Pemerintah China mengecam pemerintahan Amerika Serikat (AS) gegara melarang warganya menggunakan platform media sosial TikTok.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning mengungkapkan, larangan pemerintah AS pada aplikasi jejaring sosial milik China, TikTok, mengungkapkan kekhawatiran Washington.
Lebih dari pada itu, kata Mao Ning, tindakan AS merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan negara.
Baca Juga: Gudang ATK UD Dilla Hangus Terbakar, Empat Amada Damkar Dikerahkan, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
Sementara China sendiri telah lama memblokir sebagian besar platform media sosial asing dan aplikasi serupa lainnya, termasuk YouTube, Twitter, Facebook, dan Instagram.
"Pemerintah AS telah melampaui konsep keamanan nasional dan menyalahgunakan kekuasaan negara untuk menekan perusahaan negara lain. Betapa tidak yakinnya AS, negara adikuasa top dunia, takut pada aplikasi favorit anak muda sedemikian rupa?” kata Mao Ning menyindir negara adikuasa itu.
Gedung Putih (White House) alilas istana kepresidenan Amerika Serikat yang berbasis di Pennsylvania Avenue, ibu kota federal Washington, DC, diketahui telah memberikan waktu 30 hari kepada semua lembaga federal, dalam surat edaran yang dikeluarkan Senin, untuk menghapus TikTok dari semua perangkat pemerintah.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di SCTV : Rabu 1 Maret 2023, Cinta Setelah Cinta dan Takdir Cinta Yang Kupilih
Atas dalih resiko keamanan, Gedung Putih juga menghapus jejak TikTok dari seluruh perangkat digitalnya.
Padahal diketahui TikTok telah digunakan oleh dua pertiga remaja Amerika. Namun Pemerintah Joseph Robinette Biden Jr alias Joe Biden ini khawatir bahwa China dapat menggunakan kekuatan hukum dan peraturannya untuk mendapatkan data pengguna pribadi atau mencoba mendorong informasi yang salah atau narasi yang menguntungkan China dan merugikan negaranya.
Sejauh ini, lebih dari separuh negara bagian AS telah memblokir TikTok dari perangkat seluler yang dikeluarkan pemerintah.
Baca Juga: Terjun ke Dunia Politik, Selebgram Kendari ini Nahkodai DPW Pemuda Perindo Sultra
AS juga menerapkan larangan untuk aplikasi atau situs web apa pun yang dimiliki oleh ByteDance, perusahaan swasta China yang memiliki TikTok.
Pada akhirnya perusahaan itu, memindahkan kantor pusatnya ke Singapura pada tahun 2020.
Washington dan Beijing diketahui telah menjadi seteru abadi terutama berkaitan dengan sektor perdagangan.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di TransTV, Rabu 1 Maret 2023 : Bikin Laper, Ketawa Itu Berkah dan Bioskop TransTV
Episode perang ekomomi terbuka yang ditunjukkan Amerika terhadap China termasuk melarang distribusi chip komputer dan teknologi lainnya.
China bahkan dicurigai meretas sistem keamanan nasional AS menyusul temuan balon mata-mata awal bulan ini.
Kanada juga telah mengumumkan bergabung dengan AS, menerapkan larangan penggunaann TikTok dari semua perangkat seluler yang dikeluarkan pemerintahnya.
Baca Juga: Strategi BKKBN Sultra Mitigasi Kasus Stunting di Daerah, Kolaborasi Satgas dan Media Massa
“Saya menduga bahwa ketika pemerintah mengambil langkah signifikan untuk memberi tahu semua pegawai federal bahwa mereka tidak dapat lagi menggunakan TikTok di smartphone mereka. Banyak orang Kanada dari kalangan bisnis hingga perorangan akan merenungkan keamanan data mereka sendiri dan mungkin membuat pilihan,” kata Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau.
Presiden dewan keuangan Kanada Mona Fortier mengatakan, bahwa kepala petugas informasi Kanada telah menetapkan TikTok menimbulkan ancaman yang tidak dapat diterima, terutama berkaitan dengan keamanan data pribadi.
“Di perangkat seluler, metode pengumpulan data TikTok memberikan akses yang cukup besar ke konten rahasia yang ada di ponsel,” imbuh Fortier.
Baca Juga: Pengedar Narkoba Jaringan Lapas Kendari Diamankan, Ditemukan Barang Bukti 53,08 Gram Sabu
Aplikasi ini akan dihapus dari seluruh perangkat digital pemerintah Kanada pada hari Selasa, 28 Februari 2023.
Cabang eksekutif Uni Eropa mengatakan pekan lalu terkait larangan sementara penggunaan TikTok dari smartphone yang digunakan oleh karyawan sebagai tindakan keamanan siber.
TikTok sendiri mempertanyakan larangan tersebut. Mereka (perusahaan pengembang TikTok di China) mengklaim belum diberikan kesempatan menjelaskan dn menjawab berbagai kecurigaan dan pertanyaan sebelum akhirnya benar-benar 'ditendang' dari negara yang bahkan memiliki jutaan populasi pengguna TikTok itu.***