Network
KENDARI KITA-Menurut tim legal officer PT Gema Kreasi Perdana (GKP), Marlion, kehadiran perusahaan tambang di Pulau Wawonii, tidak menyalahi ketentuan peraturan pemerintah.
Justru kehadiran perusahaan tambang di Pulau Kelapa itu, kata dia, akan memberikan multiplier effect, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja , pendapatan daerah serta pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di daerah lingkar tambang dan Wawonii secara umum.
Menurut Marlion, dalam keputusan Menteri ESDM nomor 104 tahun 2022, menyebutkan bahwa Pulau Wawonii, termasuk dalam wilayah yang dapat dilakukan kegiatan pertambangan.
"Kehadiran tambang di Kabupaten Konawe Kepulauan tidak menyalahi peraturan yang berlaku," kata Marlion.
Baca Juga: SIAP-SIAP! 11 Ribu ASN Akan Dipindatugaskan ke Ibu Kota Negara Baru, Kalimantan Timur
Pria yang telah mendapatkan Sertifikasi Konsultan dan Pengacara Pertambangan ini mengungkapkan, selain Keputusan Menteri ESDM tersebut, ada juga Peraturan Daerah
Sulawesi Tenggara yang dengan tegas menyebutkan, setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara boleh dilakukan kegiatan pertambangan.
Bahkan lanjut, dia, dalam UU Nomor 27 tahun 2007 juga menyatakan bahwa jika kegiatan pertambangan tidak menimbulkan dampak negatif, berupa kerusakan dan pencemaran atau merugikan masyarakat, maka kegiatan pertambangan dapat dilakukan.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 30 Januari 2023: Aries, Taurus, Gemini
“Jadi, dari sisi regulasi dan peraturan, kegiatan pertambangan di pulau Wawonii, dibolehkan.
Masyarakat Wawonii secara umum sangat bersyukur atas kehadiran perusahaan tambang di sini. Ada manfaat berlipat yang dirasakan masyarakat dengan kehadiran perusahaan tambang di pulau ini. Banyak tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi masyarakat pun akan bergeliat,” ujar Marlion.
Putusan Mahkamah Agung (MA), menurut Marlion tak serta merta menyatakan kegiatan
pertambangan di Wawonii, ditutup. Dalam amar putusan MA, tidak menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan harus dihentikan atau ditutup.
Baca Juga: Zulkifri Anas Bicara Soal Manfaat Penerapan Kurikulum Merdeka
Putusan tersebut kata Marlion, berisi perintah kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan untuk melakukan revisi terhadap RTRW.
Lebih jauh Marlion menjelaskan bahwa Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bukanlah instrumen atau landasan untuk menghentikan
operasional pertambangan.
Baca Juga: Wakatobi Wave dan Festival Kandekandea Tolandona Masuk Kalender Wisata Nasional
Terlebih lagi menurut dia, Perda RTRW tersebut sudah sinkron dan harmonis dengan
Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tata Ruang Nasional.
Hal tersebut kata dia, dibuktikan dengan dikeluarkannya persetujuan substansi dari Kementrian ATR/BPN.
Baca Juga: KPU Mubar Bantah Isu 'Titip Nama' dalam Rekrutmen Anggota Sekretariat PPS
“Izin pertambangan, hanya bisa dihentikan oleh Kementrian ESDM, sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2020 pasal 119 bahwa izin pertambangan dapat dicabut oleh Menteri apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, pemegang IUP melakukan tindak pidana, dan pemegang IUP dinyatakan pailit. Kondisi inilah yang menjadi alasan dasar penghentian operasional tambang, dan unsur-unsur ini tidak terjadi di Wawonii,” ujar Marlion.
lebih jauh lagi, putra daerah Roko-Roko Konkep itu mengungkapkan bahwa penghentian operasional tambang di Wawonii yang sedang berjalan, akan berdampak sosial yang cukup besar.
Baca Juga: Seorang Pria di Kolaka Timur Dilaporkan Tewas Diterkam Buaya
Ribuan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan tambang, menurutnya, akan kehilangan pekerjaan. Sehingga menimbulkan pengangguran baru.
Daerah juga akan terkena dampaknya dengan kehilangan pendapatan, karena investasi yang sudah mulai berjalan tidak terjaga dan dipertahankan.
Baca Juga: Perayaan Valentine di Korea, Romansa Sepanjang Tahun
Aikibatnya, pembangunan berbagai sektor yang diharapkan, tidak berjalan.
"Bagi teman-teman atau kelompok tertentu yang mendesak penghentian tambang karena putusan MA, coba dibaca dan dipahami substansi dari putusan MA tersebut. Putusan MA itu, sama sekali tidak menyebutkan penghentian operasional tambang. tidak ada itu. Sebagai masyarakat Wawonii, kami justru mengkhawatirkan dampak sosial yang timbul akibat pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar itu, justru membuat kondisi di Wawonii tidak kondusif," pungkasnya.
