Network
KENDARI KITA-Ketua KPU Muna Barat (Mubar), Awaluddin Usa, membantah tudingan dan isu yang beredar soal jalur 'titp nama' dalam rekrutmen anggota sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Selain utu, Awaluddin menegaskan bahwa tak ada intervensi dari siapapun terkait rekrumen PPS, termasuk intervensi dari KPU Mubar.
Baca Juga: Seorang Pria di Kolaka Timur Dilaporkan Tewas Diterkam Buaya
"Tidak ada itu titipan, hanya misskomunikasi saja antara PPS dan Kades," kata Awaluddin., saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon selulernya Minggu, 28 Januari 2023.
Menurut Awaluddin, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 900.1.9 terkait dukungan pemerintah daerah memfasilitasi pelaksanaan pemilu tahun 2024, berisi intruksi pemerintah daerah memfasilitasi dukungan sekretariat dan personil untuk mensupport penyelenggaraan di tingkat PPK dan PPS.
Baca Juga: Perayaan Valentine di Korea, Romansa Sepanjang Tahun
Sehingga yang dilakukan anggota PPS saat ini kata dis, sesuai dengan surat edaran tersebut, yaitu berkoordinasi dengan kepala desa atau lurah terutama yang berkaitan dengan kesiapan sekretariat dan personil.
"Kita jalankan sesuai regulasi, PPS sesuai kewenangannya begitupun Kepala Desa agar pemilu berjalan aman, damai dan kondusif," katanya.
Baca Juga: Legislator Senayan Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Minta Audit Khusus BPKH dan Dana Haji
Perekrutan anggota Sekretariat PPS saat ini diketahui telah memasuki tahapan penerbitan SK oleh Kepala Desa.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) Muna Barat, Armaya mengatakan, anggota PPS di wilayah itu datang untuk mengusulkan beberapa nama yang akan menjadi anggota sekretariat desa.
Baca Juga: Kemenperin Dorong Penggunaan Produk Daalam Negeri Lewat Program P3DN
Seharusnya kata Armaya, penentuan sekretariat PPS itu tidak dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak KPU Muna Barat dengan merekomendasikan calon sekretariat yang tidak berdasar.
Selain itu, menurutnya Kepala Desa lah yang mengetahui pasti kondisi dan situasi di desa.
Baca Juga: Subsidi KUR Naik Hingga 415 Triliun Tahun 2023, Menkeu: Perbankan Harus Berdayakan UMKM
