Network
Muhtar menambahkan, dirinya menolak bertandatangan dan bersama warga lainnya mendatangi Kantor BPN Kendari, meminta pembatalan sembilan sertifikat tersebut.
Baca Juga: Gudang ATK UD Dilla Hangus Terbakar, Empat Amada Damkar Dikerahkan, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
"Tapi permintaan kami itu tidak pernah digubris sampai sekarang, sudah capek kami bolak-balik ke BPN Kendari, tapi sampai sekarang tidak ditanggapi, makanya kita datang di BPN Sultra untuk minta keadilan,” tambahnya.
Pantauan kendarikita.com, kedatangan warga di Kanwil BPN Sultra tersebut diterima oleh Kabid Pengukuran, Lompo Halkam dan Kabid Hubungan Hukum Pertanahan, Amrullah.
Kabid Pengukuran BPN Sultra, Lompo Halkam, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga yang didominasi emak-emak itu, dengan meneruskannya kepada Kepala BPN Provinsi Sultra.
Baca Juga: Terjun ke Dunia Politik, Selebgram Kendari ini Nahkodai DPW Pemuda Perindo Sultra
“Apa yang warga sampaikan akan kami tindak lanjuti kepada pimpinan, sesuai permintaan warga, kami akan melakukan klarifikasi ke BPN Kota Kendari,” katanya.
“Untuk masalah ini kami akan mendengar keterangan kedua belah pihak (BPN Kota Kendari dan warga), nanti perwakilan warga bisa bersama-sama kami untuk melakukan pertemuan selanjutnya,” ungkapnya.***
