Network
KENDARI KITA - Puluhan warga yang didominasi emak-emak di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) geruduk Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sultra, Rabu 1 Maret 2023.
Aksi demonstrasi emak-emak tersebut lantaran menjadi korban mafia tanah, yang berujung penyerobotan hingga lahan mereka digusur.
Salah seorang warga yang ditemui kendarikita.com , Muhtar Sangkalla mengungkapkan, lahan yang sudah ditempati puluhan tahun berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Tahun 1980 yang dipegang ahli waris, tiba-tiba terbit sembilan sertifikat baru atas nama orang lain, dan tanah tersebut dalam proses berperkara di pengadilan.
“Tiba-tiba ada gugatan orang lain. Awalnya, kami tidak tahu kalau ada gugatan itu, nanti keluar putusan gugatan baru kita tahu bahwa ada sertifikat di atas tanah itu. Sertifikatnya itu terbit antara tahun 2001 sampai 2009. Sementara induk sertifikat yang terbit itu tidak ada di situ,” ungkapnya, saat ditemui di Kantor BPN Provinsi Sultra.
Baca Juga: Tabrakan Dengan Mobil Avanza di Simpang SPBU Saranani, Pengendara Motor Jupiter Z Meninggal Dunia
Terbitnya sertifikat baru itu membuat warga kebingungan. Parahnya lagi, Muhtar bersama 30 kepala keluarga yang tinggal di tanah itu digusur secara sepihak pada 2016 lalu tanpa ganti rugi.
“Selanjutnya, pada 2017 lalu, BPN Kota Kendari datang mau mengukur, saya diminta tanda tangan katanya mau pembuatan sertifikat induk di tanah itu,” ucapnya.
Muhtar menambahkan, dirinya menolak bertandatangan dan bersama warga lainnya mendatangi Kantor BPN Kendari, meminta pembatalan sembilan sertifikat tersebut.
Baca Juga: Gudang ATK UD Dilla Hangus Terbakar, Empat Amada Damkar Dikerahkan, Kerugian Ditaksir Ratusan Juta
"Tapi permintaan kami itu tidak pernah digubris sampai sekarang, sudah capek kami bolak-balik ke BPN Kendari, tapi sampai sekarang tidak ditanggapi, makanya kita datang di BPN Sultra untuk minta keadilan,” tambahnya.
Pantauan kendarikita.com, kedatangan warga di Kanwil BPN Sultra tersebut diterima oleh Kabid Pengukuran, Lompo Halkam dan Kabid Hubungan Hukum Pertanahan, Amrullah.
Kabid Pengukuran BPN Sultra, Lompo Halkam, mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi warga yang didominasi emak-emak itu, dengan meneruskannya kepada Kepala BPN Provinsi Sultra.
Baca Juga: Terjun ke Dunia Politik, Selebgram Kendari ini Nahkodai DPW Pemuda Perindo Sultra
“Apa yang warga sampaikan akan kami tindak lanjuti kepada pimpinan, sesuai permintaan warga, kami akan melakukan klarifikasi ke BPN Kota Kendari,” katanya.
“Untuk masalah ini kami akan mendengar keterangan kedua belah pihak (BPN Kota Kendari dan warga), nanti perwakilan warga bisa bersama-sama kami untuk melakukan pertemuan selanjutnya,” ungkapnya.***
