Network
Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan merupakan salah satu program strategis Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Muna Barat.
"Program ini hadir dalam rangka mengatasi atau penurunan kemiskinan di Kabupaten Muna Barat yang saat ini berdasarkan data BPS 2023 jumlah angka kemiskinan 13,96% di tahun 2021 menjadi 13,85% atau 11.590 ditahun 2022 dengan jumlah miskin ekstrem berjumlah 2.416 atau 2,89%," ungkap Bahri, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat melalui sambungan telepon selulernya. Selasa, 9 Mei 2023.
Terobosan dan inovasi dalam penurunan angka kemiskinan ini kata Bahri, diimplementasikan melalui langkah konkrit dengan 3 (tiga) strategi, pertama, mengurangi beban pengeluaran masyarakat, kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketiga, mengurangi dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan.
Baca Juga: Harga Emas Antam Melambung Tinggi, Berbanderol Rp 1.063.000 per Gram
"Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui kegiatan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) APBD kepada masyarakat miskin di 5 (lima) kelurahan agar perlakukan sama dengan masyarakat miskin di desa yang mendapatkan BLT dari Dana Desa, melaksanakan pendidikan gratis bagi masyarakat dengan memastikan semua operasional pendidikan dibebankan kepada APBD, dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat Muna Barat," ujar Bahri.
Bupati Bahri menjelaskan, jaminan sosial yang dibentuk di Muna Barat merupakan jaring pengaman sosial yang direalisasikan lewat program Jaminan Kesehatan Nasional dengan mendaftarkan seluruh penduduk Muna Barat sebanyak 87.575 jiwa sebagai peserta BPJS Kesehatan. Seluruh iuran BPJS Kesehatan yang tercover dalam program ini ditanggung pihak Pemkab Mubar.
"Sehingga masyarakat Muna Barat cukup menunjukkan KTP maka pelayanan kesehatan disemua fasilitas kesehatan (Puskesmas dan RSUD) secara gratis termasuk pemda hadir menyediakan kelas 3 (tiga) di RSUD secara gratis pula," katanya.
Baca Juga: Horoskop CInta 3 Zodiak 9 Mei 2023: Orang yang Tepat Akan Menghargai Anda Apa Adanya
Selain itu juga kata Bahri, Pemda Muna Barat menyiapkan anggaran untuk masyarakat yang belum mendapat pelayananan BPJS Kesehatan misalnya bayi baru lahir, ODGJ, penyandang disabilitas dan lain-lain.
"Dengan program BPJS Kesehatan semua masyarakat miskin dan miskin ekstrim telah dijamin pelayanan kesehatan secara gratis," imbuhnya.
