Network
Hal senada diungkapkan direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo. Menurutnya, langkah yang dilakukan KLHK RI sangat keliru jika menerbitkan PPKH untuk PT WMB usai diduga melakukan perambahan hutan.
Baca Juga: Harga Emas 23 Februari 2023 Melemah Lagi, Merosot ke Rp 1.015.000 per Gran
"Menurut kami pihak KLHK ini keliru, entah apakah benar keliru atau mungkin ada tendensi lain. Dugaan perambahan hutan oleh PT. WMB ini kan terjadi setelah berlakunya UU Cipta Kerja. Sehingga aturan yang di gunakan adalah UU Ciptq Kerja," ujarnya.
Lebih lanjut, mahasiswa S2 Ilmu Hukum UJ Jakarta itu menjelaskan, terkait dengan skema penyelesaian kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa izin.
Menurutnya skema tersebut hanya dapat diterapakan pada kasus perambahan hutan sebelum UU Cipta Kerja berlaku.
Baca Juga: Lirik Lagu 'Dead Light' Karya Aisha Keem, Curahan Hati Putri Irfan Hakim Ketika Kehilangan Sahabat
"Jadi skema penyelesaian kasus perambahan hutan menggunakan Pasal 110 A dan 110 B itu hanya berlaku bagi kegiatan yang sudah terbangun sebelum UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja resmi berlaku, namun tidak berlaku lagi bagi kegiatan yang dilakukan setelah UU Cipta Kerja berlaku," katanya.
Hal itu, kata dia, pernah disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Siti Nurbaya, bahwa barang siapa yang melakukan kegiatan
usaha di dalam kawasan hutan tanpa izin setelah UU Cipta Kerja resmi berlaku, maka akan diberikan sanksi yang tegas.
"Ibu Menteri pernah bilang, jika setelah UU Omnibus Law Cipta Kerja masih ada yang bermain-main di dalam kawasan. Maka akan diterapkan sanksi pidana yang tegas.Nah itulah yang kaki harapkan saat ini," kata Hendro menimpali.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di Trans TV, Kamis 23 Februari 2023 : Dream Box Indonesia dan Bikin Laper
