Warga Boenaga 'Diserang' Banjir Lumpur, JPIP : Bukan Salah Hujan, Itu Akibat Tambang

Habrianto juga menambahkan, ini merupakan salah satu kelalaian akibat kurangnya pengawasan dari Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait dalam menertibkan, mengawasi serta menindak tegas para penambang-penambang yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah pertambangan, akhirnya masyarakat yang menjadi tumbal dari bencana tersebut.

Karena itu, Habri meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera meninjau izin lingkungan dari PT. MSSP, karena dinilai telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat parah serta merugikan masyarakat lingkar tambang.

Baca Juga: Diduga Depresi Akibat Tagihan Pinjol, Sopir Mobil ini Ditemukan Gantung Diri

"Untuk itu, kami akan segera melaporkan hal tersebut ke KLHK agar secepatnya ditindaklanjuti, dan jika terbukti ada kelalaian serta ketidaktaatan dari perusahaan dalam menjaga lingkungan, maka kami juga akan mendesak Kementerian ESDM untuk mengeluarkan surat rekomendasi penghentian aktivitas (pencabutan IUP), dan bila perlu dilakukan pembatasan atau pengurangan wilayah IUP, sehingga hutan sebagai paru-paru dunia berfungsi dengan baik,” tegas Habri, seraya menutup sesi wawancara bersama kendarikita.com. ***