Network
KENDARI KITA-Korban tewas yang ditemukan di sebuah peternakan di Kenya mencapai 90 orang.
Peternakan ini merupakan milik seorang pendeta yang dituduh memimpin sekte agama dan memerintahkan para pengikutnya untuk membuat diri mereka kelaparan demi bertemu Yesus di Surga.
Sebelumnya, otoritas Kenya menemukan 67 mayat di kuburan massal dangkal yang terletak di sebelah tenggara kawasan hutan di negara itu.
Baca Juga: Horoskop Cinta Scorpio dan Sagitarius 28 April 2023: Hindari Bersikap Terlalu Posesif
Pencarian besar kemudian dilakukan di hutan Shakahola dekat kota pesisir Malindi, tempat puluhan mayat digali selama akhir pekan ini.
Mayat-mayat tersebut dianggap sebagai pengikut sekte yang dilaporkan percaya bahwa mereka akan pergi ke surga jika mereka sendiri kelaparan.
Polisi mulai menyisir area hutan seluas 325 hektar di sekitar Gereja Good News International minggu lalu setelah menerima informasi dari aktivis Hak Asasi Manusia dan masyarakat setempat tentang kegiatan sekte tersebut.
Baca Juga: Usai Usung Ganjar Pranowo di Bursa Capres 2024, Ketum PPP akan Dua Tokoh Besar PDIP
“Kami mendukung kinerja polisi, untuk menyelidiki lebih banyak rumah dan mencari tahu apa yang terjadi,” kata Hussein Khalid, anggota kelompok hak asasi manusia Haki Afrika, dikutip laman theguardian, Jumat, 28 April 2023.
Pemimpin gereja, Paul Mackenzie Nthenge, dilaporkan mendorong para pengikutnya untuk berpuasa sampai mati demi bertemu Yesus.
Nthenge ditahan sambil menunggu pemeriksaan di pengadilan. Diyakini beberapa pemujanya masih bersembunyi di semak-semak di sekitar Shakahola.
Baca Juga: Virgoun Kini Diizinkan Poligami Sang Istri, Ini Syarat Khusus yang Diajukan Inara Rusli
Menteri Dalam Negeri Kenya, Kithure Kindiki, mengatakan temuan awal menunjukkan bahwa penyelidikan kejahatan skala besar di bawah hukum nasional dan internasional telah dilakukan.
“Sementara negara tetap menghormati kebebasan beragama. Mereka yang bertanggung jawab harus dihukum berat," kata Kindiki.
Diketahui, salah satu kuburan yang ditemukan berisi mayat satu keluarga yang diidentifikasi sebagai tiga anak dan orang tua mereka sendiri.
Baca Juga: Puan Maharani Bicara Soal Jaminan Keselamatan Ratusan WNI yang Dikepung Konflik Sudan
Jumlah korban tewas yang meningkat dengan cepat telah memicu kekhawatiran dan kemarahan publik.
Presiden Kenya, William Ruto, mengatakan “tidak ada perbedaan” antara pendeta nakal seperti Nthenge dan teroris.
“Teroris menggunakan agama untuk memajukan tindakan keji mereka. Orang-orang seperti Tuan Mackenzie menggunakan agama untuk melakukan hal yang persis sama.”
Baca Juga: Keuntungan Investasi Emas di Tengah Konflik Global
“Saya telah menginstruksikan badan-badan yang bertanggung jawab untuk menangani masalah ini dan untuk sampai ke akar penyebab dan aktivitas orang-orang yang ingin menggunakan agama untuk memajukan ideologi yang aneh dan tidak dapat diterima.”
Insiden terbaru ini bukanlah kontroversi pertama terkait Nthenge. Ia sebelumnya diketahui telah menghadapi tuntutan pada tahun 2017 dan 2018 karena meradikalisasi anak-anak usia sekolah dan menjaga agar gerejanya tetap terbuka melalui cara-cara korup.
Aktivis hak percaya bahwa sekte ini telah terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum "selama bertahun-tahun".
Baca Juga: Kery Konggoasa Diganjar Penghargaan Kategori Bupati Berkinerja Terbaik di Kawasan Timur Indonesia
Amason Kingi, juru bicara senat Kenya, berkata:
“Kengerian yang terungkap dari kematian kultus Shakahola harus dan harus menjadi peringatan bagi bangsa, khususnya Badan Intelijen Nasional dan program kepolisian komunitas kami.Bagaimana kejahatan keji seperti itu, yang diorganisir dan dieksekusi dalam jangka waktu yang cukup lama, lolos dari radar sistem intelijen kita?”
Nthenge ditangkap bulan lalu setelah dua anak mati kelaparan dalam tahanan orang tua mereka.
Dia dibebaskan dengan jaminan 100.000 shilling Kenya (10,7 juta rupiah), tetapi ia menyerah kepada polisi setelah penggerebekan Shakahola.
Baca Juga: Konflik Militer di Sudan, Pemerintah Indonesia Evakuasi 542 WNI
Langkah-langkah untuk mengatur agama di negara mayoritas Kristen itu telah ditentang keras di masa lalu, dipandang sebagai upaya melemahkan jaminan konstitusional untuk pemisahan antara gereja dan negara.***
