Network
Lebih lanjut, Ketua PHRI Sultra ini juga menjelaskan, Ngopi Bareng adalah salah satu cara untuk bersama-sama menyatukan persepsi untuk move on dari serangan pandemi, sehingga bisa bersama-sama menyusun road map pengembangan pariwisata di Sultra.
"Jadi kita bicara bagaimana pemasaran dan keluar dari status quo. Bagaimana kita bisa move on," jelas politisi PDI Perjuangan ini.
Baca Juga: Bahtra Banong Soroti Kinerja OJK dan Berikan Sejumlah Catatan Penting untuk Dibenahi
Selanjutnya, dari sisi kebijakan, juga dibahas dukungan kredit dari perbankan dan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, dalam kerangka membuat cetak road map baru tentang pengembangan pariwisata.
Dalam Ngopi Bareng juga ramai disoroti pemungutan pajak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, khususnya retribusi parkir yang ditarik secara paksa oleh pemerintah.
Atas dasar Perda, Pemkot Kendari membebankan pelaku usaha seperti perhotelan untuk membayar retribusi parkir, meski pihak pemilik usaha tak menarik biaya parkir terhadap konsumennya.
Baca Juga: Kunjungi Booth UMKM Sultra Expo 2022, Bahtra Banong Belanja Kopi Tolaki
Hugua menyarankan kepada Pemkot Kendari agar memberikan kebijakan kepada pemilik usaha seperti relaksasi perpajakan di tengah kondisi perekonomian yang lesuh.
"Pemerintah boleh juga menarik retribusi parkir, dengan catatan pihak pemerintah menyiapkan fasilitasnya seperti karcis dan portal, lalu disiapkan juga SDM nya untuk menarik retribusi parkir di tempat usaha. Itu baru adil kalau mau menarik pajak parkir," saran Hugua secara tegas.***
