Network
"Berdasarkan data yang kami himpun dari berbagai sumber, menunjukkan bahwa ada beberapa oknum polisi termaksud Kapolres Konut yang kami duga kuat terlibat dalam pusaran ilegal mining, dan memback-up penambang ilegal," ungkap Fatir Alvaro, melalui siaran pers yang diterima kendarikita.com, Kamis 25 Mei 2023.
Baca Juga: Siap Digelar, Kendari Rock Festival 2023 Bakal Suguhkan Penampilan Musisi Lintas Generasi
Akibatnya, lanjut Fatir Alvaro, daerah yang menjadi surganya para penambang nikel itu, kini terjadi kerusakan lingkungan imbas dari perambahan kawasan hutan yang tidak terkontrol, hingga masuk pada aktivitas penggerukan bahan mentah (ore) yang memicu bencana alam.
Olehnya itu, Fatir Alvaro meminta Kapolri segera mengevaluasi kinerja Kapolres Konut. Hal itu sejalan dengan komitmen dan perintah Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, bahwa tidak ada lagi oknum polisi yang membiarkan aktivitas tambang ilegal, apa lagi terlibat dalam pusaran ilegal mining.
Baca Juga: Matangkan Persiapan Pileg 2024, Kiki Tombili Mulai Bentuk Tim Pemenangan
Di tempat yang sama, Ketua IMPH, Rendy Salim mengatakan, evaluasi kinerja dan pencopotan Kapolres Konut sangat tepat dan dianggap sebagai solusi, untuk menjadikan bumi oheo sebagai daerah yang minim pelanggaran hukum kedepannya.
"Rasanya sudah sangat tepat untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Konut, yang mana sampai pada hari ini ada banyak sekali perusahaan nikel yang belum dapat dijangkau Bareskrim Mabes Polri, dan seharusnya itu menjadi tugas dari Kapolres Konawe Utara untuk menertibkan dan memberi sanksi terhadap pelanggar hukum," tegas Rendy Salim.
Sementara itu, Kapolres Konawe Utara, AKBP Priyo Utomo yang dikonfirmasi via seluler tak memberikan jawaban.
Baca Juga: Matangkan Persiapan Pileg 2024, Kiki Tombili Mulai Bentuk Tim Pemenangan
