Network
KENDARI KITA-Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) dilarang menggunakan kendaraan dinas (randis) saat mudik.
Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Lukman Abunawas, mengatakan, larangan tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat yang ditujukan untuk jajaran birokrat di daerah, termasuk jajaran pejabat dan pegawai.
"Saya kira pesan-pesan kami yang mau mudik. Yang pertama untuk kalangan birokrasi tidak boleh menggunakan randis dan itu arahan baik dari pusat ataupun Menteri," ujar Lukman, saat ditemui di sela-sela kegiatan penyaluran santunan di markas PDI P Sultra, Rabu, 12 April 2023.
Baca Juga: Bantu Pemerintah Daerah Tekan Angka Inflasi, BI Sultra Bersama Disperindag Gelar Pasar Murah
Lanjut LA, jika nantinya ada ASN kedapatan menggunakan Randis, terancam mendapatkan sanksi.
"Jadi sekali lagi, jika ada ASN yang menggunakan Randis akan diberikan sanksi," tegasnya.
LA mengatakan, Pemerintah telah menetapkan sanksi bagi pelanggar diantaranya penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala, serta penundaan promosi jabatan.
Baca Juga: Bank Indonesia Edukasi Masyarakat dan Pedagang agar Terhindar dari Upaya Penyalahgunaan Qris
"Itu sanksi yang telah kita tetapkan bagi ASN yang melanggar, mudik menggunakan randis. Jika ada ASN yang menggunakan randis, masyarakat bisa melaporkan," katanya.
Lukman juga menghimbau untuk masyarakat umum, agar mudik lebih awal, tidak di saat-saat mendekati waktu lebaran, demi menghindari kepadatan arus transportasi.
“Kami sudah himbau mulai sekarang sudah bisa mudik, 10 hari sebelum lebaran. Apalagi untuk ASN mulai 19 April sudah libur, nanti mulai kerja tanggal 27 April. jadi kepada masyarakat kami himbau mulai sekarang sudah mudik, jangan nanti 2 atau 3 hari sebelum lebaran. Mungkin kita tidak bisa tahan, tapi mudik lebih awal ada keluarga yang sudah menunggu,” pungkasnya.
