Network
KENDARI KITA-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat (Mubar), memperoleh penghargaan nilai kepatuhan standar pelayanan publik tertinggi di Sulawesi Tenggara (Sultra), periode 2022.
Pemkab Mubar diganjar penghargaan Ombudsman Sultra setelah melalui tahapan penilaian dengan beberapa variabel, dimensi, serta indikator terhadap pelayanan publik dari beberapa instansi di Mubar seperti DPM-PTSP, Disdukcapil, Disdik, Dinkes, Dinsos, Puskesmas Guali, dan Puskesmas Wuna.
Aspek yang dinilai meliputi profesionalisme sumber daya manusia, kebijakan pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, saran prasarana, konsultasi, pengaduan, dan inovasi.
Baca Juga: Jadwal Imsak Kota Kendari dan Sekitarnya, 29 Maret 2023, 7 Ramadhan, 1444 Hijriah
Dari hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan standar pelayanan publik periode tahun 2022 di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), yang dikutip dari laman ombudsman.go.id, Pemkab Mubar memiliki nilai kepatuhan tertinggi dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra dengan nilai 69,27, zonasi kuning, kategori C, opini kualitas sedang.
Ttahun 2021, Kabupaten Muna Barat memperoleh nilai standar kepatuhan pelayanan publik sangat rendah, yakni di posisi 16 dari 17 Kabupaten/Kota dengan nilai 34,19 kualitas rendah dengan zonasi merah.
Atas capaian itu, Pj Bupati Mubar, Bahri, menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Sultra Terima Permohonan Pencatatan KIK Suku Tolaki
“Sebelumnya kita kan zona merah dalam hal kualitas pelayanan masyarakat. Alhamdulillah hari ini bisa kita perbaiki yang dibuktikan dengan nilai standar kepatuhan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Ombudsman kita 69,27,” kat Bahri, Selasa, 28 Maret 2023.
Bahri menambahkan, kualitas pelayanan publik menjadi bagian dari prioritas kerja dalam pemerintahannya selama menjadi Penjabat Bupati di Mubar.
