Network
Walaupun RIS telah di bubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, namun pemerintah tetap diteruskan oleh Kepala Pemerintah Negeri (KPN), hingga tahun 1960.
Pada masa ini terjadi dualisme pemerintahan. Di satu pihak, sistem pemerintahan tradisional yang tetap pempertahankan kerajaan dipimpin oleh seorang raja sebagai kepala pemerintahan Swapraja bersama para pembantu-pembantunya.
Di pihak lain, pemerintah negeri sebagai kelenjutan sistem pemerintahan Republik Indonesia dipimpin oleh seorang Kepala Pemerintah Negeri.
Baca Juga: Bakti Sosial PKK Konawe, Sunatan Massal hingga Penyaluran Bansos
Berikut pejabat Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) Kendari:
1. Muhammad Amin Daeng. Suro (18 Agustus 1950-17 September 1951).
2. AIB Supu Yusuf, 18 September 1951 s/d 15 September 1952
3. Bidin (16 September 1952-1955)
4. Akli Praja H. L. Lethe (1955-1958)
5. AIB Supu Yusuf (tanggal 4 April 1958-1960) (Arsip Kab. Kendari, 1939-1985 Koleksi Arsip BPAD Sulsel).
Para Kepala Pemerintahan Negeri yang berstatus Pegawai Negeri (Wedana Ahli Praja) yang mewakili Pemerintahan Pusat (Verlengstuk).
Baca Juga: Jelang Ramadhan, Satgas Pangan Polri Pastikan Pantau Harga Bahan Pokok Normal
Khusus Kawedanan Kendari terbagi atas 19 Distrik dan 315 Kampung. Di Kawedanan Kendari terdapat wilayah administrasi onderdisdtrik. Kepala distrik/onderdistrik dan kepala kampung merupakan perangkat adat (organ swapraja), dimana peraturan, pencalonan, pengangkatan, dan pelepasannya diatur dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tanggal 16 Oktober 1951 nomor: 604.
Daerah-daerah yang dibentuk setelah berdirinya Negara kesatuan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang pokok Negara Indonesia Timur No. 44 tahun 1950 adalah: Sulawesi Tenggara terdiri Kawedanan Kendari, Kawedanan Muna, Kawedanan Buton, dan Kawedanan Kolaka.
