Network
KENDARI KITA - Ketua Himpunan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Mawasangka Raya - Kendari (HIPPMMAS Raya-Kdi) Akbar Rizik menyoroti kebijakan Pj. Bupati Buton Tengah (Buteng) Muhammad Yusup yang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 182 Tahun 2023 tentang Larangan Pemberian Informasi atau Dokumen Pertanggungjawaban Dinas.
Menurutnya kebijakan ini menunjukkan pemerintahan dijalankan secara tidak transparan karena ada upaya untuk menutup informasi publik.
"Surat edaran yang ditandatangani langsung Pj. Bupati itu merupakan suatu bentuk upaya untuk menutup informasi publik. Padahal masyarakat atau publik berhak mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan oleh pemerintah. Yang mereka kelola dan pakai itu kan uang masyarakat, jadi masyarakat berhak mengetahuinya," ungkap Akbar melalui keterangan persnya, Jumat 10 Maret 2023.
Baca Juga: KKB Papua Ajukan Sederet Tuntutan sebagai Syarat Pembebasan Sandera Pilot Susi Air
Pemda Buteng sebagai salah satu badan publik, kata Akbar, mestinya tunduk pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan infomasi publik.
"Dalam undang-undang keterbukaan informasi publik menyatakan bahwa informasi mengenai laporan keuangan masuk kategori informasi publik yang harus disampaikan ke masyarakat atau publik. Bukan informasi yang ditutup-tutupi. Jadi jelas surat edaran itu sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu undang-undang" jelasnya.
Akbar juga menyatakan surat edaran yang ditandatangani langsung oleh Pj. Bupati Buteng ini bersebrangan dengan komitmen Presiden Jokowi.
