Network
KENDARI KITA-Demokratisasi di Indonesia setelah Reformasi 1998 telah membuka akses bagi perempuan untuk terlibat dalam proses politik, serta pengambilan kebijakan.
Jumlah perempuan di legislatif, khususnya di DPR mengalami peningkatan dari 8,8 persen pada pemilu 1999 menjadi 17 persen pada pemilu 2014, serta meningkat menjadi 20,8 persen pada tahun 2019. Namun persentase tersebut belum mencapai angka 30 persen, yang diperkirakan dapat menghasilkan perubahan arah kebijakan politik.
Baca Juga: Keren Beken Sultra 2023 Sukses Dihelat di Kendari, KNPI: Kegiatan Ini Layak Diapresiasi
Gerakan perempuan dalam demokrasi elektoral masih menghadapi berbagai tantangan. Anggota legislatif perempuan juga menghadapi tantangan politik terkait aspek institusi politik, baik sistem pemilu maupun kebijakan internal partai.
Jika menilik tren jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI semakin meningkat pada setiap Pemilu, khususnya pada Pemilu tahun 2019, maka berdasarkan data BPS, jumlah anggota DPR RI perempuan berjumlah 31 orang (6,71 persen) pada tahun 1971.
Baca Juga: Harga Emas awal Pekan Terpantau Stagnan, Berbamderol Rp 1.014.000 per Gram
Jumlah tersebut menigkat menjadi 62 orang (12,4 persen) pada tahun 1992. Namun jumlah tersebut berkurang hanya menjadi 58 orang (11.6 persen) pada Pemilu tahun 1997 dan kembali merosot di angka 44 orang saja (8,8 persen) pada Pemilu 1999.
Jumlah anggota DPR RI kembali meningkat pada Pemilu 2004 dengan jumlah 65 orang dan berjumlah 100 orang (17 persen) pada pemilu 2009. Hingga tahun 2019 mencapai jumlah 120 orang (20,8 persen).
Baca Juga: Ramalan Zodiak 6 Februari 2023: Sagitarius, Aquarius, Capricorn, Pisces
Bagaimana dengan Provinsi sulawesi Tenggara? Apakah keterwakilan perempuan mencapai angka 30 persen? Data BPS menunjukkan bahwa anggota DPRD di Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 9 orang (20 persen) pada Pemilu 2019.
