Network
Perwakilan Management PT PDP, Heru mengatakan, bahwa pihaknya sudah melaporkan aktivitas pencurian ore nikel itu ke berbagai APH. Mulai dari Polres, Polda Sultra, Mabes Polri, Mabes TNI, Gakkum KLHK, Kejaksaan dan instansi terkait lainnya.
Anehnya, hingga saat ini aktivitas terlarang itu seakan tumbuh subur, akibat tak adanya penindakan dari APH.
Baca Juga: Kejari Lidik Dugaan Pemalsuan Bill Hotel dan Tiket Perjalanan Dinas Anggota DPRD Muna
“Ini jadi tanda tanya, kami sudah melapor ke Polres, Polda hingga Bareskrim Polri bahkan ke Kapolri tetapi sampai saat ini tidak berani menindak tegas penambangan ilegal di dalam IUP PT PDP. Maka dari itu hari ini kami datang untuk mengambil apa yang menjadi hak kami,” tegas Heru kepada awak media, saat ditemui di lokasi.
Akibat penambangan ilegal itu, lanjut Heru. PT PDP telah mengalami kerugian yang cukup besar. Bagaimana tidak, sejauh yang diketahui pihak PT PDP, sejak April 2022, oknum penambang ilegal sudah beberapa kali melakukan pengapalan.
"Yang kami ketahui itu sudah ada delapan kapal yang keluar mengangkut ore nikel dari lokasi PT PDP,” ungkapnya.
Baca Juga: Sikapi Tantangan PT Hoffmen, Link Sultra : Kami Punya Bukti Dugaan Ilegal Mining dan Reklamasi
Heru juga membeberkan, bahwa untuk melancarkan aksi pencururian ore nikel di lahan konsesi PT PDP, transaksi dokumen terbang (Dokter) ramai dilakukan ketika hendak melakukan penjualan.
Disebutkannya, adapun dokumen perusahaan yang kerap digunakan diantaranya PT Amin dan PT Kasmar. Padahal, kedua perusahaan itu tak memiliki IUP di wilayah Sulaho, melainkan berada di Batu Putih.
"Bahkan, untuk membuat seakan-akan ore nikel itu berasal dari PT Kasmar, mereka (oknum penambang ilegal) menggiring kapal yang telah berisi ore ke jetty di kawasan Batu Putih," bebernya.
