Network
KENDARI KITA - Law Mining Center (LMC) memberi catatan hitam untuk kepolisian daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra), perihal lemahnya penegakan hukum di sektor pertambangan, khususnya di Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).
Ketua Umum LMC, Julianto Jaya Perdana menyoroti sikap Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Polda Sultra, yang terkesan melakukan pembiaran terhadap dugaan aktivitas penambangan ilegal alias ilegal mining di Konsel.
Padahal, kata aktivis yang populer dengan sapaan Jul, ilegal mining di Konsel kian marak. Parahnya lagi, kegiatan pengerukan ore nikel secara ilegal tersebut diduga beraktivitas di beberapa wilayah IUP yang sudah berstatus quo dan pahan cela.
Baca Juga: Kena Busur OTK, Warga Kendari ini Jalani Operasi 30 Jahitan di Kaki Kiri
"Setelah kami telusuri, banyak kami temukan praktek ilegal mining di Konawe Selatan. Parahnya, kegiatan ilegal tersebut dominan beraktivitas di Wilayah IUP yang sudah berstatus quo dan lahan cela," ucapnya, Rabu 10 Agustus 2022.
Menurut Jul, penambang nikel ilegal tersebut tidak luput dari kurangnya pengawasan pemerintah daerah dan minimnya kinerja APH dalam menjaga sumber daya alam di Konawe Selatan.
"Regulasinya kan ketika IUP tersebut sudah berakhir dan tidak lagi diperpanjang oleh pemegang izin usaha, secara sistematis di lkembalikan kepada pemerintah daerah. Nah, jika ini kemudian didiamkan berlarut-larut maka bukan hanya merugikan negara atau daerah, namun efeknya juga merusak ekosistem alam dikarenakan tidak adanya rehebilitasi hutan," urai Jul.
Baca Juga: Kembali Berulah, PT GMS Diduga Serobot Lahan Masyarakat dan Lakukan Perusakan
Kurangnya keseriusan Polda Sultra dalam menindak aktivitas ilegal mining di Konawe Selatan, Jul meminta Dittipidter Bareskrim Polri memeriksa pihak-pihak terkait yang diduga terlibat melegalkan dan melakukan secara langsung, hingga yang turut serta dalam memuluskan penjualan ore nikel hasil ilegal mining di Konawe Selatan.
