Network
KENDARI KITA - Pengelolaan dana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) atau Coorporate Social Responsibility (CSR) dari salah satu perusahaan tambang, yang dikelola Pemerintah Desa Kokoe, Kecamatan Talaga Raya, Kabupaten Buton Tengah (Buteng), Sulawesi Tenggara (Sultra) disoal.
Pasalnya, Pemerintah Desa Kokoe dinilai tidak transparan dalam mengelolah dan mempertanggung jawabkan dana CSR tersebut.
Salah satu tokoh pemuda Desa Kokoe, Sahrin Hidayatullah mengatakan, hingga saat ini, dana yang masuk dan digunakan sebagai PPM atau CSR tidak jelas peruntukanya.
Baca Juga: OJK Minta PUJK Tingkatkan Perlindungan Konsumen Melalui Penguatan Pengawasan Market Conduct
"Dimana setiap usulan harusnya melibatkan masyarakat, tapi selama ini tidak pernah terjadi. Padahal masyarakat sangat membutuhkan pemberdayaan untuk peningkatan ekonomi. Selain itu dalam pertanggung jawaban anggaranya juga tidak diketahui oleh masyarakat, dimana saja anggaran-anggaran itu diperuntukkan," kata Sahrin, saat ditemui di Kokoe, Rabu 6 Juli 2022.
Padaha, kata dia, dua perusahaan tambang Nikel di Talaga Raya, yaitu PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) dan PT Arga Morini Indah (AMI) terus memberikan kontribusinya berupa CSR, sebagaimana tanggung jawab perusahaan tambang kepada masyarakat di wilayah sekitar tambang.
Parahnya lagi, kata dia, masyarakat ikut ditantang oleh pemerintah desa atau pihak tim pengelolah kegiatan program PMM setempat, karena dianggap tidak mampu melakukan protes dan perlawanan demi terwujudnya pengelolaan CSR yang jujur dan transparan.
Baca Juga: Warga Boenaga 'Diserang' Banjir Lumpur, JPIP : Bukan Salah Hujan, Itu Akibat Tambang
"Bahkan mereka tantang kami (masyarakat) sampai keluarkan kata-kata, silahkan di mana kalian melapor," ucap Sahrin.
