Yasonna Laoly Sampaikan Komitmen Indonesia pada Konferensi WIPO Jenewa

- 14 Mei 2024, 17:13 WIB
Yasonna Laoly Sampaikan Komitmen Indonesia pada Konferensi WIPO Jenewa
Yasonna Laoly Sampaikan Komitmen Indonesia pada Konferensi WIPO Jenewa /Dok. Kendari Kita/Mirkas

KENDARI KITA - Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (Menkumham RI), Yasonna H. Laoly, memimpin delegasi Indonesia dalam Konferensi Diplomatik untuk Menyelesaikan Instrumen Hukum Internasional terkait Kekayaan Intelektual, Sumber Daya Genetik, dan Pengetahuan Tradisional di Kantor World Intellectual Property Organization (WIPO) di Jenewa, Swiss, dari 13 hingga 24 Mei 2024.

Konferensi ini dihadiri oleh lebih dari 1600 delegasi dari 193 negara anggota WIPO dan merupakan forum penting yang telah dinantikan selama lebih dari 20 tahun.

Sejak pertemuan pertama Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore (IGC-GRTKF) pada tahun 2001, isu perlindungan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan ekspresi budaya tradisional terus dibahas.

Baca Juga: Insiden Mengejutkan Saat Konferensi Pers Presiden di Konawe, Seorang Pria Terobos Paspampres

Dalam forum tersebut, Yasonna menyampaikan dua sambutan. Pertama, sebagai Koordinator Like-Minded Group of Countries (LMCs), dan kedua, dalam kapasitas Indonesia sebagai negara anggota WIPO.

"LMC telah lama menantikan penyelenggaraan Konferensi Diplomatik GRATK. Setelah lebih dari 2 dekade pembahasan, kerja keras, dan kompromi, akhirnya Konferensi Diplomatik GRATK dapat terselenggara. LMCs siap untuk terlibat secara konstruktif untuk dapat menyetujui atau menghasilkan sebuah traktat/perjanjian," ujar Yasonna.

Yasonna menambahkan bahwa LMCs melihat konferensi ini sebagai peluang untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam sistem kekayaan intelektual, khususnya sistem paten.

Baca Juga: Telkomsel Hadirkan Paket RoaMAX Haji untuk Jemaah Haji 2024

Yasonna mengungkapkan, LMCs menunggu waktu untuk bisa disepakatinya sebuah traktat internasional yang akan mengatur standar minimum yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi sistem paten dan mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait.

Lebih lanjut, Yasonna menegaskan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal sebagaimana diatur dalam rancangan perjanjian.

Halaman:

Editor: Emil Rusmawansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah