Hal ini kata Mulyani menjadi tanggung jawab sekaligus tantangan bagi BTN untuk kemudian menjawab hak masyarakat melalui instrumen kebijakan, regulasi yang diatur pemerintah.
Baca Juga: Soal Putusan MA, Marlion: RTRW yang Direvisi, Bukan Tambang yang Ditutup
“Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjawab hak masyarakat. Tapi kalau masyarakat berhak, tidak berarti dapat gratis. Maka, kita perlu merangkai seluruh kebijakan, regulasi, dan instrumen agar masyarakat mampu untuk bisa mendapatkan tempat tinggal yang layak dan sehat,” ujar Menkeu dalam Rapat Kerja Nasional Bank BTN di Jakarta, Jumat (27/01).
Untuk mencapai cita-cita menjadi the best mortgage institution di ASEAN pada tahun 2025, Menkeu meminta Bank BTN untuk bekerja melebihi key performance indicator (KPI) yang ditetapkan.
Baca Juga: Pemerintah dan Kejati Sultra Teken Nota Kesepakatan Penanganan Masalah Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara
“Saya berharap BTN bisa bersinergi dan memberi nilai tambah. BTN harus sehat, well governed, efisien, better manage, dan kompetitif. Itu baru Anda bisa memberikan nilai tambah,” kata Sri Mulyani.***