Untuk mengatasi persoalan ini, ia mengusulkan agar pengangkatan status Honorer Nakes dan Non Nakes menjadi PPPK dibenahi dari hulu hingga hilirnya.
Selain itu menurut Itet, diperlukan pembenahan database dengan manajemen yang baik untuk bisa menyelesaikan permasalahan kesejahteraan Honorer Nakes dan Non Nakes.
“Nah yang leading sector untuk mengangkat mereka adalah dari Pemda, kepala-kepala daerah, sehingga mereka harus juga mengangkat mereka melalui database. Supaya ketahuan mana yang non ASN mana yang betul-betul ASN. Kemudian yang berjuang dengan pengabdian lama, itu juga harus dihargai,” pungkas Legislator dapil Lampung II ini.***