Network
"Seharusnya dalam proses pembuatan kebijakan kesehatan yang inklusif, harus dilibatkan, yaitu pemerintah, penyedia layanan kesehatan dalam hal ini tenaga kesehatan dan rumah sakit serta masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan," kata Safril.
Karena itu menurut Safril, sudah seharusnya tenaga kesehatan yang bernaung dalam suatu organisasi, dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan, agar undang-undang yang dilahirkan memiliki kepastian hukum, manfaat dan keadilan
Kemudian, lanjut Safril, Pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law sangat tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Baca Juga: Apresiasi Anton Timbang atas Kinerja Pemerintah di Momen HUT Kota Kendari ke-192
Selain itu, tidak ada naskah akademik yang dibahas bersama pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melihat aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang bertujuan untuk kebaikan bangsa, sehingga dianggap sarat kepentingan oligarki dan kapitalis.
"Proses public hearing yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak menjalankan partisipasi bermakna yang sebenarnya dan hanya formalitas belaka. Hal ini tergambar dari Draft Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah tidak memuat apa yang disuarakan oleh organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki kredibiltas dan kompetensi," katanya.
Menanggapi tuntutan massa aksi, Ketua DPRD Provinsi Sultra, Abdurrahman Saleh (ARS), mengatakan bahwa pihaknya akan melayangkan surat ke pusat terkait tuntutan penolakan masa aksi hari ini.
"Kami akan kirim surat baik lewat surat, Watshap, Instagram ke DPR RI, Menteri kesehatan, mentri ketenagakerjaan dan kalau bisa langsung ke presiden," kata Abdurahman Saleh.
