Lukman Abunawas Sebut Keberadaan APBMI Dongkrak Laju Pertumbuhan Ekonomi Sultra

- 5 Oktober 2022, 16:36 WIB
Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas buka Muswil II DPW APBMI Sultra, Rabu 5 Oktober 2022.
Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas buka Muswil II DPW APBMI Sultra, Rabu 5 Oktober 2022. /Mirkas/kendarikita.com

Selain itu, hadirnya APBMI di Sultra juga dapat menumbuhkan iklim kompetensi yang sehat, demi pengembangan dan kemajuan seluruh perusahaan bongkar muat.

Dia juga berharap, APBMI Sultra bisa memberikan dukungan positif terhadap kinerja perusahaan bongkar muat dalam peningkatan produktivitas di pelabuhan.

Baca Juga: Segera Digelar, Muswil APBMI Bakal Dihadiri Wakil Gubernur Sultra dan Ketua Umum

"Utamanya, bisa selalu berkoordinasi dengan baik antara APBMI Pusat dan APBMI di daerah guna penyelenggaraan bongkar muat yang bersifat sehat, berkeadilan dan memberikan asas manfaat," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPW APBMI Sultra periode 2017-2022, Supriadi mengngkapkan, pertumbuhan dan perkembangan perusahaan bongkar muat, baik dari sisi kesejahteraan perusahaan dan ketenagakerjaan lokal di Sultra begitu signifikan setelah hadirnya APBMI.

Sebab, sebelum APBMI hadir di Bumi Anoa, terhitung baru lima PBM itupun di monopoli oleh perusahaan luar. Karena hakikatnya PBM itu sendiri masih bersifat awam belum memahami secara utuh fungsi, tugas dan kewenangannya.

Baca Juga: Oknum Polres Kolut Diduga Bekingi PT Riota Lakukan Penyerobotan Lahan Milik Warga

"Hadirnya APBMI sejak 2017 hingga saat ini, PBM sudah mencapai kurang lebih 400 dan semuanya sudah sejahtera. Karena perputaran perekonomian khusus menyangkut ekpsor impor terutama di biji nikel itu menghasilkan untuk perusahan sehingga aktiv semua dipelabuhan," jelasnya.

Dia menambahkan, peran APBMI sendiri yakni mengawasi prosedur dan mekanisme PBM agar aman dan kondusif, tidak menimbulkan kerugian di wilayah-wilayah pelabuhan serta melakukan pengawasan ke PBM supaya bekerja secara profesional.

Kemudian yang paling penting kehadiran asosiasi ini menyikapi menyangkut banyaknya regulasi atau aturan yang dibuat pemerintah pusat berdampak pada kerugian pelaku usaha di daerah.

Halaman:

Editor: Mirkas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x