Network
KENDARI KITA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Kendari menanggapi protes relawan Andi Sumangerukka (ASR), perihal Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang di pohon dicopot tim penegak Perda Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari meski telah dibayarkan retribusinya.
Kepala Bapenda Kota Kendari, Satria Damayanti tak membantah perihal retribusi pemasangan pamflet ASR yang diterima pihaknya.
Kendati demikian, Satria Damayanti menyebutkan, retribusi yang diterima Pemkot Kendari hanya untuk APK yang dipasang di tempat-tempat yang telah ditentukan, bukan di titik yang melanggar aturan.
Baca Juga: Segera Digelar, Muswil APBMI Bakal Dihadiri Wakil Gubernur Sultra dan Ketua Umum
Ditegaskannya, bahwa pemasangan pamflet baliho dan jenis lainnya di pohon dan tiang listrik menyalahi regulasi, sebagaimana yang tertera dalam Perda nomor 10 tahun 2014 yang mengatur tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau, tertib lingkungan.
"Jadi, itu kan retribusi sudah masuk ke kas daerah. Tapi sudah disampaikan dengan anggota (pegawai Bapenda) kepada pihak ASR, boleh masang (APK) di mana saja, asalkan tidak boleh di tempat yang melanggar peraturannseperti di pohon. Nah, itu yang ditertibkan, tetapi kalau pemasangan yang kita sudah siapkan, yah nggak apa- apa," ujar Kepala Bapenda Kota Kendari, dilansir kendarikita.com dari laman tenggaranews.com, Senin 3 Oktober 2022.
Lebih lanjut, Satria Damayanti menambahkan, pihaknua juga sudah menyarankan agar pemasangan jangan di tempat yang merusak lingkungan.
Baca Juga: Oknum Polres Kolut Diduga Bekingi PT Riota Lakukan Penyerobotan Lahan Milik Warga
"Udah kami larang, malahan ada rekamannya saat anggota turun untuk jangan memasang di tempat - tempat yang tidak diboleh kan," tambahnya.
