Network
KENDARI KITA-TikTok menolak klaim bahwa perusahaan induknya di China, ByteDance, membagikan data pengguna dari aplikasi berbagi video populernya dengan pemerintah China, atau mendorong propaganda dan informasi tertentu.
Kementerian luar negeri China pada hari Rabu menuduh Amerika Serikat (AS) sendiri menyebarkan disinformasi tentang potensi risiko keamanan TikTok menyusul laporan di Wall Street Journal bahwa komite investasi asing di AS, bagian dari departemen keuangan, mengancam larangan AS pada aplikasi tersebut kecuali pemiliknya di Cina melepaskan saham mereka.
Baik FBI dan Komisi Komunikasi Federal telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat membagikan data pengguna TikTok seperti riwayat penelusuran, lokasi, dan pengenal biometrik dengan pemerintah otoriter China.
Baca Juga: Ridwansyah Taridala Dikabarkan Bakal Lakukan Praperadilan, Begini Penjelasan Keluarga
Undang-undang yang diterapkan oleh China pada tahun 2017 mewajibkan perusahaan untuk memberikan data pribadi apa pun kepada pemerintah yang relevan dengan keamanan nasional negara tersebut.
Namun tidak ada bukti bahwa TikTok telah menyerahkan data semacam itu, tetapi ada banyak ketakutan karena banyaknya data pengguna yang dikumpulkannya, seperti perusahaan media sosial lainnya.
Kekhawatiran seputar TikTok meningkat pada bulan Desember ketika ByteDance mengatakan telah memecat empat karyawan yang mengakses data dua jurnalis dari BuzzFeed News dan Financial Times saat mencoba melacak sumber laporan yang bocor tentang perusahaan tersebut.
Baca Juga: Kadis Pertanian Muna Sikapi Tudingan Korupsi Pembangunan Pabrik Jagung di Desa Bea
Baru minggu lalu, direktur FBI, Christopher Wray, mengatakan kepada komite intelijen Senat bahwa TikTok “menjerit” tentang masalah keamanan nasional dan bahwa China juga dapat memanipulasi algoritme untuk menyebarkan informasi yang salah.
“Ini adalah alat yang pada akhirnya berada dalam kendali pemerintah China, dan bagi saya, ini menimbulkan masalah keamanan nasional,” kata Wray, melansir laman TheGuardian, Sabtu, 18 Maret 2023.
Pada hari Kamis, otoritas Inggris mengatakan mereka melarang TikTok di ponsel yang dikeluarkan pemerintah dengan alasan keamanan, setelah langkah serupa oleh cabang eksekutif UE, yang untuk sementara melarang TikTok dari telepon karyawan. Denmark dan Kanada juga telah mengumumkan upaya untuk memblokir aplikasi tersebut di ponsel yang dikeluarkan pemerintah.
Baca Juga: Wacana Larangan Impor Pakaian Bekas Dinilai Menjegal UMKM, Berimbas pada Peningkatan Angka Pengangguran
Bulan lalu, Gedung Putih mengatakan akan memberi waktu 30 hari kepada agen federal AS untuk menghapus TikTok dari semua perangkat seluler yang dikeluarkan pemerintah. Kongres, angkatan bersenjata AS, dan lebih dari separuh negara bagian AS telah melarang aplikasi tersebut di perangkat resmi.
Seorang juru bicara TikTok, Maureen Shanahan, mengatakan perusahaan telah menjawab masalah keamanan melalui "perlindungan yang transparan dan berbasis di AS atas data dan sistem pengguna AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat".
Pada bulan Juni, TikTok mengatakan akan mengarahkan semua data dari pengguna AS ke server yang dikendalikan oleh Oracle, perusahaan Lembah Silikon yang dipilihnya sebagai mitra teknologi AS pada tahun 2020 dalam upaya menghindari larangan nasional.
Baca Juga: Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Menangis di Pengadilan, 2 Terdakwa Melenggang Bebas
Tetapi menyimpan cadangan data di servernya sendiri di AS dan Singapura. Perusahaan mengatakan akan menghapus data pengguna AS dari servernya sendiri, tetapi belum memberikan garis waktu kapan itu akan terjadi.
CEO TikTok, Shou Zi Chew, akan memberikan kesaksian minggu depan di hadapan komite energi dan perdagangan DPR tentang praktik privasi dan keamanan data perusahaan, serta hubungannya dengan pemerintah China.
Menjelang sidang, Chew diam-diam telah bertemu dengan beberapa anggota parlemen, beberapa di antaranya tetap tidak tergerak oleh percakapan mereka dengan eksekutif berusia 40 tahun itu.
