BADKO HMI Sultra Ungkap Dugaan PT MSSP Menambang Tanpa IPPKH di Konawe Utara

- 9 Juni 2024, 18:40 WIB
BADKO HMI Sultra Ungkap Dugaan PT MSSP Menambang Tanpa IPPKH di Konawe Utara
BADKO HMI Sultra Ungkap Dugaan PT MSSP Menambang Tanpa IPPKH di Konawe Utara /Dok. Kendari Kita/Mirkas

KENDARI KITA - Aktivitas penambangan yang diduga ilegal oleh PT Manungal Sarana Surya Pratama (MSSP) di Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) telah menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan aktivis lingkungan dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Ketua Bidang PTKP BADKO Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sultra, Muh Andriansyah Husen, mengatakan kecurigaan bahwa PT MSSP telah melakukan eksplorasi dan operasi produksi di sekitar 21 hektar kawasan HPT tanpa IPPKH.

Muh Andriansyah Husen mengatakan bahwa berdasarkan kajian dan data, wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT MSSP di Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara (Konut) kurang lebih seluas 284.92 hektar.

Baca Juga: Astra Motor Perkuat Komitmen Keselamatan Berkendara dengan SRC Baru di Jawa Tengah

“Dalam aktivitasnya diduga PT MSSP melakukan Eksplorasi dan Operasi Produksi di dalam kawasan HPT kurang lebih 21 hektar yang sama sekali tidak memiliki IPPKH. Sehingga kami menganggap bahwa aktivitas ini merupakan perbuatan melawan hukum dan mesti di tindak tegas oleh aparat,” ungkapnya, Minggu 9 Juni 2024.

Menurut mantan Sekjen SYLVA Indonesia itu, ironisnya, dugaan kejahatan kehutanan ini terus berlangsung tanpa hambatan, mencerminkan pembiaran dan penegakan hukum yang lemah di wilayah tersebut.

Hal senada juga di sampaikan Ketua Umum BADKO HMI, Umar, yang mengatakan bahwa tindakan perusahaan ini jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 50 ayat (3) huruf g Jo Pasal 38 ayat (3) Undang -undang (UU) nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Baca Juga: Berikut Inilah Beberapa Manfaat Yoga dan Treatment Penurunan Berat Badan

"UU Kehutanan mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa melalui pemberian IPPKH yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan, dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan," terangnya.

Umar berharap agar Penegak Hukum (GAKKUM) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra mengambil tindakan hukum yang tegas untuk menciptakan efek jera.

Halaman:

Editor: Emil Rusmawansyah


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah