Network
KENDARI KITA-Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sultra yang melibatkan Bank Indonesia, Pemerintah daerah Sultra dan Kota Kendari, Aparat Penegak Hukum Provinsi Sulawesi Tenggara, TNI-POLRI, dan stakdeholder terkait, siap mengamankan dan mengawal distribusi stok dan stabilitas harga komoditas pangan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2023.
Dari sisi pengamanan, Korem Haluoleo berkomitmen mengawal kelancaran distribusi barang dan harga komoditas.
Baca Juga: Kejati Sultra Sikapi Soal Pembatasan Akses Informasi Kasus Dugaan Asusila yang Menyeret Profesor B
Begitupun pihak Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra), siap berkoordinasi dalam kerangka TPID Sultra termasuk TNI, jajaran Kejaksaan Tinggi Sultra, Bank Indonesia (BI), Pemprov Sultra, dan stakeholder terkait.
Komitmen untuk mengamankan kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga komoditas ini disampaikan dituangkan dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah yang dilaksanakan di Bank Indonesia, 21 Desember 2022.
Baca Juga: Susun Dokumen PPM dan Pasca Tambang, PT MUR Gelar Konsultasi Publik, Dihadiri Warga Lingkar Tambang
Rapat yang dipimpin oleh Asisten II Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara ini membahas berbagai isu terutama pengendalian harga komoditas menjelang libur Nataru 2022.
Pada masa Nataru 2023, tekanan inflasi dipicu oleh peningkatan permintaan sesuai pola historis pada periode akhir tahun, yang semakin diperkuat dengan masa liburan sekolah.
Baca Juga: Pemda Mubar Manfaatkan Aplikasi Digitial SiPengharapan Untuk Mendorong Stabilitas Komoditas Pangan
Selain itu, resiko inflasi juga dapat dipicu oleh komoditas yang tidak dihasilkan dalam wilayah seperti bawang merah, terigu, gula pasir, ikan kaleng dan tempe.
"Berdasarkan hasil rapat TPID Sultra, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Bank Indonesia, OPD terkait, dan Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Babinsa Sulawesi Tenggara dalam kerangka TPID Sultra, memberikan dukungan dengan menggerakkan aparat untuk melaksanakan pengawasan secara berkelanjutan baik di titik-titik gudang distributor maupun di pasar sehingga pasokan tetap tercukupi, serta mencegah penimbunan komoditas dan mencegah terjadinya manipulasi harga di pasar," kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sultram Doni Septadijaya, Rabu, 21 Desember 2022.
Pengawalan komoditas dilakukan untuk menghadapi hambatan pada rantai distribusi, berupa terkendalanya bongkar muat dan praktik-praktik penimbunan yang tidak bertanggung jawab di tengah tingginya permintaan.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerbitkan surat terkait prioritisasi bongkar-muat pelabuhan untuk pasokan pangan dari luar Sulawesi Tenggara, sehingga dapat menjamin kecukupan pasokan domestik di Sulawesi Tenggara berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan.
Melalui koordinasi yang erat dan efisien, TPID Sulawesi Tenggara akan terus berkomitmen melakukan berbagai upaya menjaga kestabilan harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di Sulawesi Tenggara di tengah berbagai potensi kenaikan harga-harga komoditas di akhir tahun.
