Network
KENDARI KITA-Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit menginisiasi program kerja di 2023 terkait persoalan ketenagakerjaan.
LKS Tripartit merealisasikan program kerja tersebut dalam rapat koordinasi (Rakor) yang dilaksanakan di Kendari, Selasa, 29 November 2022.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), La Ode Muhammad Ali Haswandy mengatakan, program kerja LKS Tripartit di Tahun 2022 telah dijalankan dengan maksimal berkat dukungan berbagai pihak, namun program kerja di tahun 2023 kata dia, masih harus ditingkatkan, terutama yang berkaitan dengan penuntasan persoalan ketenagakerjaan.
Baca Juga: Mutasi Besar-besaran Jajaran Polresta Kendari, Ini Daftar Sederet Jabatan yang Berganti
"Masih banyak yang perlu kita lakukan lagi di 2023 nanti, untuk itu kita duduk bersama di sini merumuskan program-program kerja kita ke depan," kata Haswandy, Rabu, 30 November 2022.
Haswandy menambahkan, program ketenagakerjaan ini juga direalisasikan dengan meminimalisir persoalan kesenjangan antara pemerintah, pengusaha dan Serikat Buruh, sehingga tidak menimbulkan riak besar.
Baca Juga: AJP Sikapi Polemik Kepemilikan Lahan Tambang PT CSM Versus PT GAN
Kolaborasi antarpihak itu, kata dia, telah dimulai dalam Momentum May Day 2022.
Menurut Muhammad Ali Haswandy, May Day 2022 menjadi ajang silaturahmi yang baik antara pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja, karena selain dibuka pertandingan futsal, juga ada kegiatan keagamaan yang dikemas dalam kegiatan Tadarus Al-Quran.
"Sebuah kesyukuran bagi kami, berkat kerja sama yang baik dan koordinasi yang baik pula, momentum May Day 2022 yang bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan dapat kami manfaatkan untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat," kata Haswandy.
Baca Juga: Rusda Mahmud Gandeng Pemerintah Inisiasi Program Penyaluran Paket Konversi BBM ke BBG Untuk Nelayan
Lebih lanjut ia menuturkan, persoalan ketenagakerjaan yang meliputi pengupahan, ketersediaan lapangan kerja, kesenjangan antara dunia usaha dan dunia industri terhadap pekerja atau sebaliknya, persoalan sumber daya angkatan kerja, serta persoalan lainnya, merupakan tugas-tugas pokok LKS Tripartit yang harus diselesaikan untuk mewujudkan misi kesejahteraan sosial.
"Menyelesaikan semua ini termasuk melakukan pengawasan terhadap penerapannya merupakan tugas yang harus dilakukan secara bersama-sama," ujarnya.
Baca Juga: Geger, Warga Temukan Bagian Tubuh Bocah Laki-laki Dalam Perut Buaya Sepanjang 12 Kaki
Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kendari, La Ode Haji Polondu mengatakan, BPVP siap untuk ikut andil merumuskan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan khususnya di Sultra, tak terkecuali yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia angkatan kerja.
"Sebagai perpanjangan tangan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI), sudah sewajarnya bagi kami untuk ikut andil dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, apalagi yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia, serta penempatan kerja bagi para calon angkatan kerja yang telah kami latih di BPVP Kendari," pungkasnya.
